KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM NOMOR: 3932 TAHUN 2016
TENTANG : PENETAPAN MADRASAH PELAKSANAAN
KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016 -
2017. File SK nya klik di sini!!! dan File Lampirannya klik di sini!!!
Jumat, 28 Oktober 2016
Kamis, 27 Oktober 2016
PENDATAAN SISWA KELAS TERTINGGI PESERTA UJIAN MADRASAH TP. 2016/2017
Untuk data klik di sini!!!. Kirim kembali ke yusmainuddin86@gmail.com paling lambat 28 Oktober 2016
Selasa, 30 Agustus 2016
DATA KIP 2016
Kepada Seluruh Kepala Madrasah se KKM 27 MIS Al Washliyah Medan Krio. Untuk pengusulan data KIP Tahun 2016, agar segera mengisi format KIP dan segera mengirimkan melalui email Buk Sri : sri.rostina@yahoo.com paling lambat Pukul 13.00 hari ini. Untuk format silahkan download disini !!!
Sabtu, 25 Juni 2016
Info terbaru :
1. PMA NOMOR 303 TAHUN 2016 TENTANG KONVERSI GURU MAPEL KE GURU KELAS klik disini!!!
2. SK-Dirjen-2406-Tahun-2016-Ttg.-Perubahan-SK-No.-1715-ttg.-NRG klik disini!!!
3. Keaktifan_Data_Guru_Madrasah_Calon_Peserta_Sertifikasi_2016 klik disini!!!
4. Surat Verifikasi dan Validasi NRG SIMPATIKA klik disini!!!
5. Surat Kesetaraan Kode MAPEL SERTIFIKASI SIMPATIKA klik disini!!!
2. SK-Dirjen-2406-Tahun-2016-Ttg.-Perubahan-SK-No.-1715-ttg.-NRG klik disini!!!
3. Keaktifan_Data_Guru_Madrasah_Calon_Peserta_Sertifikasi_2016 klik disini!!!
4. Surat Verifikasi dan Validasi NRG SIMPATIKA klik disini!!!
5. Surat Kesetaraan Kode MAPEL SERTIFIKASI SIMPATIKA klik disini!!!
Selasa, 31 Mei 2016
PENCETAKAN SKHU SEMENTARA
Diberitahukan Kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Sub Rayon 27 Kecamatan Sunggal. Untuk mendownload microsoft excel format pencetakan SKHU Sementara. Untuk formatnya klik disini!!!
Rabu, 13 April 2016
Nasib Guru PNS Yang Menjabat Kepala Madrasah di Madrasah Swasta
Nasib
guru PNS yang menjabat Kepala Madrasah di Madrasah swasta, menimbulkan
kekhawatiran bagi sebagian pihak. Utamanya dengan diberlakukannya SKMT dan SKBK Online pada layanan Simpatika.
Ada apa dengan nasib para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Kepala Madrasah?
Terkait dengan Kepala Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.
Bab I terutama Pasal (1) dan (2) PMA Nomor 29 Tahun 2014 tersebut memberikan pembagian dengan pembatasan yang jelas, yaitu:
Ada apa dengan nasib para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Kepala Madrasah?
Terkait dengan Kepala Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.
Bab I terutama Pasal (1) dan (2) PMA Nomor 29 Tahun 2014 tersebut memberikan pembagian dengan pembatasan yang jelas, yaitu:
§ Kepala Madrasah PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh
pemerintah (diangkat oleh pemerintah pada madrasah yang diselenggarakan
pemerintah atau Madrasah Negeri)
§
Kepala Madrasah Non PNS
pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (diangkat oleh pejabat
yang berwenang pada organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat).
(selengkapnya silakan baca Bab I Pasal (1) dan (2) PMA No. 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah).
(selengkapnya silakan baca Bab I Pasal (1) dan (2) PMA No. 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah).
Secara singkat, uraian pada pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa
Guru PNS hanya bisa menjabat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah Negeri. Dan
Guru PNS tidak boleh menjabat sebagai Kepala Madrasah di Madrasah Swasta.
Bolehkah guru PNS menjabat sebagai Kamad di Madrasah swasta?
Untuk menjawabnya, simak juga pada Bab IX (Ketentuan Peralihan),
Pasal 16. PMA No. 29 Tahun 2014 Pasal 16 berbunyi:
Kepala Madrasah yang
diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini tetap menjalankan
tugasnya sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal
diundangkannya Peraturan Menteri Agama ini.
PMA No. 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah ini ditetapkan pada
tanggal 15 September 2014.
Jadi, bolehkah guru PNS menjabat sebagai Kepala Madrasah di
Madrasah swasta?
Jika guru PNS tersebut diangkat sebagai Kepala Madrasah di
Madrasah swasta sebelum tanggal 15 September 2014 maka diperbolehkan
menjalankan tugasnya sebagai Kepala Madrasah hingga 14 September 2017.
Jika guru PNS tersebut diangkat sebagai Kepala Madrasah di
Madrasah swasta setelah tanggal 15 September 2014 maka tidak boleh!
Nasib Kamad PNS Terkait dengan Simpatika dan
SKBK Online
Terkait dengan layanan Simpatika, pada semester 1 Tahun 2015/2016,
kasus ini sempat mengemuka meskipun kemudian menguap dengan sendirinya. Namun
pada periode verval Simpatika Semester 2 Tahun 2015/2016 ini, kasus ini
mendapatkan perlakuan yang tegas. Perlakuan itu adalah sebagai berikut.
Pengangkatan Kepala Madrasah Baru;
Sistem layanan Simpatika akan langsung menolak jika guru PNS
diangkat menjadi Kepala Madrasah di Madrasah swasta. Sedang yang terlanjur
diangkat sebelum masa verval ini tetap bisa menjabat sebagai Kepala Madrasah.
Penghitungan Ekuivalen Tugas Tambahan;
§ Dihitung ekuivalen 18 JTM jika pengangkatan guru PNS tersebut
sebagai Kepala Madrasah di Madrasah swasta dilakukan sebelum berlakunya PMA
Nomor 29 Tahun 2014
§ Tidak dihitung ekuivalen 18 JTM jika pengangkatannya dilakukan
setelah pemberlakuan PMA Nomor 29 Tahun 2014.
Guru PNS yang diangkat sebagai Kamad di Madrasah swasta setelah tanggal 15 September 2014, jam ekuivalen tugas tambahannya sebagai Kepala Madrasah tidak dihitung. Dalam Lampiran S25a, SKMT, dan SKBK akan tertulis 0 (nol).
Sehingga bagi guru ini, untuk memenuhi beban mengajar 24 JTM harus mengajar sebanyak 24 JTM perminggu atau membimbing minimal 150 siswa (bagi Kamad dari guru BK), layaknya guru yang tidak memiliki tugas tambahan.
Ketegasan sistem Simpatika ini bisa jadi merugikan bagi guru PNS menjabat sebagai Kamad di Madrasah swasta. Tetapi, toh yang namanya peraturan dibuat untuk dipatuhi. Selama ini mungkin saja PMA No. 29 Tahun 2014 (yang telah berlaku hampir dua tahun) kurang 'bergigi', mungkin dengan kehadiran Simpatika, PMA tersebut punya 'taring baru'.
Selasa, 12 April 2016
Kamis, 10 Maret 2016
Penyampaian SPT PPh Online
Sehubungan dengan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyampaian
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui e-Filling:
|
yang dapat digunakan
untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui DJPOnline. Langkah yang
harus dilakukan adalah:
1. Registrasi pada Layanan Pajak Online Lakukan pendaftaran pada laman DJP Online (http://djponline.pajak.go.id/registrasi) 2. Kirim SPT Buat dan kirim SPT melalui DJP Online Apabila terdapat pertanyaan terkait EFIN dan pelaporan SPT melalui DJPOnline, dapat menghubingi kami melalui 021-1500200 Demikian disampaikan dan Terimakasih. DJP Online Direktorat Jenderal Pajak |
Minggu, 14 Februari 2016
Jumat, 05 Februari 2016
Sabtu, 23 Januari 2016
Jumat, 22 Januari 2016
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN 2016
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN 2016 klik disini!!!
Kamis, 07 Januari 2016
PMA No. 60 Tahun 2015
Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaaraan Pendidikan Madrasah. Infonya Klik disini!!!
